Sebelumnya postingan ini sudah pernah saya posting di plukme. Karena plukme sampai sekarang masih belum ada kabar, maka saya putuskan untuk posting ulang di sini. Demikian pula dengan konten-konten lainnya. Semoga bermanfaat.
Pendidikan di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan sejak masa kemerdekaan 1945. Tetapi masalah-masalah yang muncul seakan tidak berkesudahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam acara diskusi sore bersama Kompas (Komunitas Pecinta Sejarah) Ganesha dari Surabaya dengan tema Arah Pendidikan Indonesia, banyak sekali diangkat permasalahan-permasalahan dasar yang menjadi isu sejak lama tetapi belum juga ditemukan jalan keluarnya. Beberapa diantaranya adalah komersialisasi pendidikan, kesejahteraan guru, kurikulum yang terus berganti hingga masalah yang muncul akibat dari Ujian Nasional yang selama ini selalu menjadi momok bagi setiap siswa. Permasalahan ini dikhawatirkan akan menumbuh kembangkan sistem sistem kapitalisme dalam pendidikan yang mana pendidikan yang seharusnya mencerdaskan seluruh Bangsa Indonesia menjadi alat ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Komersialisasi pendidikam dimaksud dengan menjadikan pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah-sekolah menjadi ladang pencarian uang. Hal ini ditandai dengan semakin mahalbya biaya masuk sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan atau sekolh yang menghasilkan siswa-siswa cerdas. Besarnya uang pangkal dianggap sebagai salah satu upaya pihak pengelola sekolah untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini umum ditemui di sekolah-sekolah swasta yabg menerapkan standar tinggi kepada calon siswa nya. Komersialisasi pendidikan juga dilakukan oleh oknum- oknum guru dengan membuka les atau bimbingan belajar dengan embel-embel nilai baik atau bocoran soal. Bimbingan belajar yang seharusnya menjadi tempat belajar kedua siswa disaat siswa kesulitan mengolah bahan materisecara maksimal, menjadu tempat siswa untuk mengupgrade nilai secara instan. Beberapa hal yang menjadi sebab munculnya praktek ini, salah satu yang dianggap sebagai faktor utama adalah karena rendahnya gaji guru, utamanya guru GTT dan Guru Honorer. Bahkan, beberapa peserta diskusi mengakui jika guru mereka yang merupakan guru tetap dengan status PNS juga masih melakukan praktek serupa.
Muncul nya bimbel-bimbel yang menawarkan cara instan untuk mendapat nilai bagus ini agaknya didorong oleh keinginan siswa agar bisa menjadi siswa dengan nilai yang baik (terkadang hal ini juga merupakan tuntutan dari orang tua). Kesibukan guru di sekolah dalam mengurus administrasi dan tugas-tugas lain juga turut berperan serta dalam munculnya fenomena ini. Guru yang sibuk mengerjakan tugas administrasi, menjadi kekurangan waktu untuk menyampaikan materi, sehingga pemahaman siswa tidak bisa mencapai titik maksimal. Pihak penyelenggara bimbel agaknya melihat hal ini sebagai peluang ekonomi dengan memanfaatkan kekurangpahaman siswa terhadap materi dan menjanjikan cara cara cepat untuk mengerjakan soal-soal yang sulit. Selain memanfaatkan minimnya pemahaman siswa terhadap materi, ada peluang ekonomi lain yang muncul saat berhadapan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu permasalahan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.
Setiap tahun tidak pernah terlewatkan pemberitaan mengenai kebocoran soal Ujian Nasional (UN). UN dipandang sebagai sebuah fase paling menakutkan dalam sejarah akhir sekolah yang dianggap akan menentukan masa depan kehidupan para siswa. Tekanan yang dialami oleh siswa membuat fenomena kebocoran soal ini menjadi sebuah tindakan yang umum dijumpai. Sekolah menuntut agar seluruh siswa nya bisa lolos dalam menghadapi UN tetapi lupa menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan UN. Beberapa peserta diskusi bahkan emmberikan kesaksian yang ironis, dimana pihak sekolah dan bahkan orang tua mendukung praktek jual beli kunci jawaba Ujian Nasional. Seorang peserta diskusi justru mengakui jika dalam mengerjakan Ujian Nasional,siswa di sekolahnya dibantu oleh guru. Ujian Nasional yang seharusnya menjadi sebuah jalan untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia, justru menjadi ajang unjuk diri bagi sekolah yang dalam hal ini untuk menentukan sekolah siapa yang terbaik dari peraih nilai UN tertinggi.
Jalan keluar dasar dari seluruh masalah ini adalah harus dirubahnya pola pikir masyarakat yang dalam hal ini adalah sekolah beserta seluruh perangkatnya, siswa dan wali (orang tua), dan pihak jajaran pemerintah, agar supaya tidak menjadikan nilai diatas segala segalanya. Kebiasaan menjadikan nilai (angka di rapor) untuk menentukan seberapa pintar seorang siswa, membuat banyak pihak yang terlibat (guru, murid, orang tua) melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai tinggi meskipun harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai etika dan moral. Perlunya ditanamkan sikap menghargai dan menerima kemampuan diri serta mencintai potensi yang dimiliki oleh diri siswa sangat diperlukan, sehingga pandangan tentang kegagalan sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari dengan menghalalkan segala cara bisa hilang. Nilai dan Ujian Nasional bukan penentu masa depan siswa. Kerja keras dan etika baik mereka lah yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Jika hal yang demikian itu terjadi, niscaya praktek-praktek curang sebagaimana yang disebutkan diatas akan bisa diminimalisir.
No comments:
Post a Comment