Bendera Partai atau Merah Putih: Di Mana Nasionalisme Kita Saat Musim Kampanye?

Bendera Partai atau Bendera Merah Putih?

"Relakah engkau ketika sepanjang jalan di negerimu ini lebih banyak dipenuhi deretan bendera partai daripada bendera dwi warna sang saka merah putih ?”

 

                 Kalimat di atas saya ambil dari sebuah status Facebook yang lewat di beranda saya. Kalimat singkat, tapi cukup menampar. Kalau kita perhatikan sekarang, hampir tidak ada sudut jalan yang bersih dari bendera partai. Dari jalan protokol sampai gang sempit, semuanya jadi sasaran kampanye.

Miris, bukan? Kita seolah lebih sering melihat logo partai daripada Sang Dwi Warna berkibar di langit negeri ini.

Nasionalisme yang "Musiman"?

Rasanya tidak berlebihan jika saya bilang Bendera Merah Putih sekarang seperti barang musiman—hanya ramai dikibarkan menjelang 17 Agustus saja. Bahkan, saat ada kunjungan pejabat pemerintah, yang lebih mendominasi justru umbul-umbul warna-warni, bukan Merah Putih.

Ada satu kejadian yang bikin saya gemas. Saya pernah melewati sebuah kantor yang melabeli diri sebagai "Pusat Bantuan NKRI" milik salah satu partai besar. Tapi anehnya, setelah saya perhatikan dengan seksama, tidak ada satu pun bendera Merah Putih yang menghiasi kantor tersebut. Bagaimana mungkin membawa nama NKRI tapi simbol negaranya sendiri absen?

Kemeriahan yang Salah Alamat

Dulu, setiap kampung merayakan kemerdekaan dengan sangat meriah. Sekarang? Suasananya mulai terasa hambar. Ironisnya, kalau sebuah partai politik yang berulang tahun, perayaannya bisa sangat mewah dan jor-joran. Fenomena ini membuat saya bertanya-tanya: dalam beberapa tahun ke depan, apakah simbol negara kita akan semakin tenggelam oleh kepentingan golongan?

Politik yang "Tidak Berperi-Ketumbuhan-an"

Bagi saya pribadi, masalahnya bukan cuma soal persaingan jumlah bendera. Ada hal lain yang sangat mengusik hati nurani: cara pemasangannya.

Banyak sekali bendera partai dan foto caleg yang dipasang dengan cara dipaku langsung ke pohon-pohon peneduh di pinggir jalan. Ini benar-benar tidak "berperi-ketumbuhan-an"! Bayangkan satu pohon harus menanggung beban puluhan paku dari berbagai gambar caleg.

Jika sebelum jadi anggota legislatif saja mereka sudah tidak peduli pada lingkungan dan menyakiti makhluk hidup (pohon), bagaimana nanti kalau sudah duduk di kursi jabatan?

Penutup

Kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Apakah kita memang tidak punya aturan atau undang-undang yang melarang perusakan pohon untuk atribut kampanye? Ataukah kita memang sudah terbiasa menutup mata atas nama "demokrasi"?

Silakan Anda jawab sendiri di dalam hati.